Hak Asasi Manusia

BAB I    

PENDAHULUAN

1.1.                      LATAR BELAKANG PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia yang dimulai sejak era sebelum dan selama penjajahan, kemudian dilanjutkan dengan era perebutan dan mempertahankan kemerdekaan sampai hingga era pengisian kemerdekaan menimbulkan kondisi dan tuntutan yang berbeda sesuai dengan zamannya. Kondisi dan tuntutan yang berbeda tersebut ditanggapi oleh bangsa Indonesia berdasarkan kesamaan nilai-nilai perjuangan bangsa yang senantiasa tumbuh dan berkembang. Kesamaan nilai-nilai ini dilandasi oleh jiwa, tekad, dan semangat kebangsaan. Kesemua itu tumbuh menjadi kekuatan yang mampu mendorong proses terwujudnya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam wadah Nusantara.

Semangat perjuangan bangsa yang tak kenal menyerah telah terbukti pada Perang Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Semangat perjuangan bangsa tersebut dilandasi oleh keimanan serta ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan keikhlasan untuk berkorban. Landasan perjuangan tersebut merupakan nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia.

Semangat perjuangan bangsa merupakan kekuatan mental spiritual yang dapat melahirkan sikap dan perilaku heroik dan patriotik serta menumbuhkan kekuatan, kesanggupan, dan kemauan yang luar biasa. Semangat perjuangan bangsa inilah yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di samping itu, nilai-nilai perjuangan bangsa masih relevan dalam memecahkan setiap permasalahan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta sudah terbukti keandalannya.

Semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan fisik. Sedangkan dalam menghadapi globalisasi dan menatap masa depan untuk mengisi kemerdekaan, kita memerlukan perjuangan non fisik sesuai dengan bidang profesi masing-masing. Perjuangan ini pun dilandasi oleh nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia, sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan perilaku yang cinta tanah air, dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela Negara demi tetap utuh dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perjuangan Non fisik sesuai bidang profesi masing-masing tersebut memerlukan sarana kegiatan pendidikan bagi setiap warga Negara Indonesia pada umumnya dan mahasiswa sebagai calon cendekiawan pada khususnya, yaitu melalui Pendidikan Kewarganegaraan.

1.2.                      RUMUSAN MASALAH

1.                  Apa pengertian kewarganegaraan ?

2.                  Apa saja unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan?

3.                  Apa saja problem status kewarganegaraan?

4.                  Apa pengertian Hak Asasi Manusia ?

5.                  Ada berapa macam Hak Asasi Manusia ?

6.                  Bagaimana penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

7.                  Apa pengertian politik, strategi dan Polstranas?

8.                  Apa saja dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional?

9.                  Bagaimana penyusunan politik dan strategi nasional?

1.3.                      TUJUAN

v  Kita dapat mengetahui apa itu apa makna / arti dari Kewarganegaran, HAM, dan Politik, Strategi serta Polstranas

v  Kita juga dapat mengkaji apa saja unsur-unsur yang menentukan kewarganegaraan, problem status kewarganegaraan, macam-macam HAM, penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, dasar pemikiran penyusunan politik dan strategi nasional, dan penyusunan politik dan strategi nasional

BAB II           

ISI

2.1           KEWARGANEGARAAN

2.1.1    Pengertian Kewarganegaraan

Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik ( negara ), dan dengannnya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik.

Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Warga Negara Indonesia atau dengan singkat warga Negara adalah semua orang yang berdasarkan hukum Negara di Indonesia diakui sebagai anggota dari Negara Indonesia serta tunduk dan setia terhadap NKRI. Istilah ini secara umum mirip dengan kebangsaan, walaupun dimungkinkan untuk memiliki kebangsaan tanpa menjadi seorang warga negara ( contoh, secara hukum merupakan subjek suatu negara dan berhak atas perlindungan tanpa memiliki hak berpartisipasi dalam politik ). Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu negara.

Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara.

Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut :

a.       Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologis

-          Kewarganegaraan dalam arti yurudis ditandai dengan adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara

-          Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum, tetapi ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan, ikatan nasib, ikatan sejarah, dan ikatan tanah air.

b.      Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil

-          Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.

-          Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

2.1.2    Unsur-Unsur Yang Menentukan Kewarganegaraan

Beberapa unsur yang menentukan kewarganegaraan yaitu :

a.       Unsur Darah Keturunan ( Ius Sanguinis )

adalah penentuan kewarganegaraan berdasarkan keturunan. Unsur ini menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya, tanpa memindahkan dimana ia dilahirkan.

Prinsip ini adalah prinsip asli yang telah berlaku sejak dahulu yang diantaranya terbukti dalam sistem kesukuan, dimana anak dari anggota sesuatu suku dengan sendirinya di anggap sebagai anggota suku itu. Sekarang prinsip ini berlaku diantaranya di Inggris, Amerika, Perancis, Jepang, dan juga Indonesia.

b.      Unsur Daerah Tempat Kelahiran ( Ius Solis )

adalah kewarganegaraan berdasarkan tempat kelahiran seseorang. Prinsip ini sebagai prinsip primer Amerika, Argentina, Banglades, Brazil, Inggris, dan Mesir.

Asas ini lebih sesuai dengan kondisi global saat ini dimana status kebangsaan dan kewarganegaraan seseorang tidak ditentukan oleh dasar etnis, ras atau agama. Asas ini memungkinkan terciptanya UU kewarganegaraan yang bersifat terbuka dan multikultural. Prinsip ini berlaku di Amerika, Inggris, Perancis, dan Indonesia, terkecuali di Jepang.

Dari dua unsur yang berbeda tersebut pada setiap Negara menghasilkan dua masalah yaitu sebagai berikut :

-          Apatride

Apatride adalah kasus yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan sebagai akibat adanya perbedaan asas tempat kelahiran keturunan. Apatride dapat terjadi pada warga negara yang negaranya menganut ius soli.

Sebagai contoh : Ujang adalah anak warga negara Amerika yang lahir diwilayah Indonesia, dimana Amerika menganut asas ius soli ( tempat kelahiran ). Sementara Indonesia menganut asas sanguitis ( pertalian darah ). Oleh karena itu, Amerika tidak mengakui Ujang sebagai warga negara Amerika karena Ujang tidak lahir di Amerika dan di Indonesia pun juga tidak mengakui Ujang sebagai warga negara Indonesia karena dia bukan keturunan warga negara Indonesia.

-          Bipatride

Masalah dwi-kewarganegaraan ( bipatride). Dalam era globalisasi perkawinan campuran ( perkawinan antarnegara ) tidak dapat dihindarkan. Perkawinan campuran dapat menyebabkan anak-anak yang dilahirkan bipatride atau apatride menjadi tidak dapat dihindarkan. Apalagi mengingatkan penerapan asas kewarganegaraan ( Ius Soli dan Ius Sanguinis ) antara satu negara lain berbeda-beda. Bipatride dapat terjadi jika negara tersebut menggunakan Ius Sanguinis.

Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi orang asing adalah melalui kewarganegaraan atau naturalisasi.

c.       Unsur Kewarganegaraan ( Naturalisasi )

Naturalisasi dibagi menjadi 2 proses, yaitu :

-          Naturalisasi biasa, yaitu mengajukan permohonan kepada menteri kehakiman melalui pengadilan negeri dengan syarat :

1.      Sudah berumur 21 tahun

2.      Lahir di wilayah RI atau sudah bertempat tinggal selama 5 tahun secara

berturut-turut dan 10 tahun tidak berturu-turut

3.      Jika seorang laki-laki yang sudah kawin harus mendapatkan persetujuan istri

4.      Dapat berbahasa Indonesia, paham sedikit sejarah Indonesia dan belum pernah

dihukum pidana

5.      Sehat jasmani dan rohani

6.      Bersedia membayar pada kas Negara yang disesuaikan dengan peraturan

7.      Mempunyai mata pencaharian yang tetap

8.      Tidak punya kewarganegaraan lainatau bersedia melepaskan

kewarganegaraannya apabila memperoleh kewarganegaraan dari Indonesia

-          Naturalisasi istimewa, yaitu pemberian kewarganegaraan oleh Presiden dengan persetujuan DPR karena untuk kepentingan Negara atau telah berjasa pada Negara Indonesia. Pada proses ini orang tersebut tidak perlu memberikan syarat-syarat seperti neturalisasi biasa hanya cukup mengucapkan janji setia.

Ada dua hak yang dimiliki oleh orang yang mendapatkan naturalisasi istimewa yaitu repudiasi yaitu hak untuk menolak kewarganegaraan yang diberikan dan hak opsi yaitu hak memilih kewarganegaraan.

Asas Kewarganegaraan

Asas kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam negara tersebut. Dalam menerapkan asas kewarganegaraan dikenal dua pedoman,yaitu:

1). Asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dijumpai dua bentuk asas yaitu, ius soli dan ius sanguinis. Dalam bahasa Latin ius berarti hukum, dalih atau pedoman, soli berasal dari kata solum yang berartinegeri, tanah atau daerah dan sanguinis yang berarti darah. Dengan demikian, ius soli berarti pedoman kewarganegaraan yang berdasarkan tempat atau daerah kelahiran,sedangkan ius sanguinis adalah pedoman kewarganegaraan berdasarkan darah atau keturunan.

2). Asas kewarganegaraan berdasarkan perkawinan yang dapat dilihat dari sisi perkawinan yang mencakup asas kesatuan hukum dan asas persamaan derajat.Asas kesatuan hukum berdasarkan pada paradigma bahwa suami- isteri ataupun ikatan keluarga merupakan inti masyarakat yang meniscayakan suasana sejahtera, sehat dan tidak terpecah dalam suatu kesatuan yang bulat,sehingga perlu adanya kesamaan pemahaman dan komitmen menjalankan kebersamaan atas dasar hukum yang sama dan meniscayakan kewarganegaraan yang sama pula. Sedangkan dalam asas persamaan derajat ditentukan bahwa suatu perkawinan tidak menyebabkan perubahan status kewarganegaraan masing-masingpihak. Mereka tetap memiliki status kewarganegaraan sendiri sama halnya ketika mereka belum diikatkan menjadi suami istri. Asas ini dapat menghindari terjadinya penyeludupan hukum sehingga banyak negara yang menggunakan asas persamaan derajat dalam peraturan kewarganegaraan .

2.1.3    Problem Status Kewarganegaraan

Bila kita perhatikan penduduk suatu negara, di antara mereka yang bukan warga negara ( orang asing ) ada pula yang apatridi dan bipatridi. Yang dimaksud dengan apatridi yaitu orang-orang yang tidak mempunyai suatu kewarganegaraan. Sedangkan bipatridi adalah irang-orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap atau dengan istilah yang populer dwikewarganegaraan.

Bipatride atau dwikewarganegaraan akan terjadi apabila seseorang memiliki dua kewarganegaraan, apabila lebih dari dua kewarganegaraan lazim disebut multipatridi.

Orang-orang Cina misalnya sebagai orang-orang ( yang tersebar di seluruh dunia ), tanpa ada ketegasan dalam pewarganegaraan di Negara-negara yang mereka duduki, terutama keturunan-keturunan yang sering menjadi bipatridi, mereka diakui sebagai warga negara di Negara leluhurnya.

Bipatride ini jelas tidak baik karena dapat mengacaukan kependudukan antara dua negara, karena itulah tiap negara dalam menghadapi masalah bipatridi dengan tegas mengharuskan orang-orang yang terlibat untuk secara tegas memilih salah satu di antara kedua kewarganegaraannya. Dan ini hanya tergantung dari kesadaran dan keinsyafan orang-orang yang terlibat, apakah cinta serta menghargai negara yang akan ditempati dan telah memberi kehidupan yang baik untuk selama-lamanya. Kesadaran, keinsyafan dan tahu harga diri inilah yang berasal dari pribadi mereka yang dapat menentukan kehidupan mereka sendiri sebagai warga negara dari suatu negara yang telah menghidupinya.

Tanpa adanya ketegasan mereka untuk menyatakan dirinya dengan penuh kesadaran sebagai warga negara dari suatu negara, pada akhirnya setumpuk kerugian akan dihadapi oleh mereka, terutama perlindungan atas hak-haknya sebagai manusia yang memerlukan kehidupan dan penghidupan yang lebih baik dan layak dalam masyarakat yang penuh dengan liku-liku kehidupan dan peraturan-peraturan yang mengatur liku-liku kehidupan tersebut. Sehingga penduduk di daerah itu dapat meyakinkan dirinya termasuk kewarganegaraan mana diantara dua negara tersebut.

Seseorang dapat kehilangan kewarganegaraan berdasarkan sebab-sebab di bawah ini :

-          Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri

-          Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain

-          Diakui oleh orang asing sebagai anaknya sebelum berumur 18 tahun atau belum kawin

-          Diangkat anak oleh orang asing sebelum berumur 5 tahun

-          Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh menteri kehakiman

-          Masuk dinas tentara asing tanpa persetujuan menteri kehakiman

-          Mengangkat sumpah atau janji setia pada Negara lain

-          Turut dalam pemilihan sesuatu yang berkaitan dengan ketatanegaraan asing

-          Mempunyai paspor atau surat-surat asing

-          Tinggal di luar negeri selama 5 tahun berturut-turut dan tidak menyatakan keinginan untuk tetap menjadi WNI kecuali tugas dari Negara RI

-          Anak dari orang yang kehilangan kewarganegaraan RI

-          Seorang wanita WNI yang kawin dwngan laki-laki asing

-          Putusnya perkawinan wanita asing dengan laki-laki WNI

2.2             HAM ( Hak Asasi Manusia )

2.2.1        Pengertian

Sebelum membahas lebih jauh tentang HAN, maka untuk menhindari kesalahan pendefinisian/kesalahan pengertian perlu di kemukakan beberapa pendapat mengenai Hak Asasi Manusi sebagai berikut :

Jack Donelly berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia itu melekat pada kodrat manusia sendiri. Oleh karena itu Landasan Hak Asasi Manusia adalah :

-          Landasan yang langsung dan yang pertama adalah kodrat manusia, pengertian kodrat manusia di sini bukan manusia yang di pandang secara abstrak lepas dari kultur, alam semesta, sang pencipta, melainkan manusia dalam segala dimensinya, dalam relasinya dengan Tuhan, masyarakat, alam lingkungan, manusia yang terpanggil untuk mempergunakan alam semesta mengembangkan dirinya mencapai kesempurnaaan sesuai harkat martabatnya.

-          Landasan yang kedua dan yang lebih dalam Tuhan menciptakan manusia menghendakinya supaya manusia yang diciptakan itu mencapai kesempurnaan.

Sedangkan pengertian HAM menurut beberapa ahli:

-           Prof. Dr. Dardji Darmodiharjo, SH
HAM adalah hak-hak dasar / pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugrah Tuhan Yang Maha Esa

-          Laboratorium Pancasila IKIP Malang.
HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan TuhanYang Maha Esa.

-           Prof. Mr. Kuntjono Purbo Pranoto.
HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidaK dipisahkan hakikatnya

-          John Locke

HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai sesuatu yang bersifat kodrati.

Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Hak-hak ini dimiliki manusia tanpa perbedaan bangsa, ras, agama atau kelamin, karenanya bersifat asasi dan universal.

Hak Asasi Manusia secara umum dapat di artikan sebagai hak asasi yang melekat pada sifat manusia yang tampil dengannya. Tanpa hak asasi manusia seseorang tidak dapat hidup.

Ahli hukum John Locke berpendapat bahwa HAM yang di berikan langsung oleh Tuhan YME sebagai karunia berupa hak-hak yang bersifat kodrat oleh karena itu tidak ada kekuatan apapun di dunia ini yang dapat mencabutnya.

Selanjutnya menurut DF. Schelten untuk memahami hakekat HAM langkah pertama yang harus dilakukan adalah membedakan antara MENSEN RECHTEN ( Hak Asasi ) dengan GROND RECHTEN ( Hak Dasar ).

MENSEN RECHTEN ( Hak Asasi ) adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia, dengan demikian sumbernya adalah ALLAH, sifatnya universal, fungsi pemerintah sebagai “Gardien of Human Right”( pengawal hak Asasi)

GROND RECHTEN ( Hak Dasar ) adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara sebagai konsekuensi ia menjadi warga negara dari satu negara sumbernya adalah negara. Oleh karena itu sifatnya domestik dan pemerintah berfungsi sebagai Regulator of Legal Rights ( pengatur hak hukum ). Sedangkan di Indonesia hak asasi dengan hak dasar tidak dibedakan dan disebut dengan HAM. Kemudian pengertian HAM berdasarkan Undang-Undang No.39 Tahum 1999 Pasal 1 ayat (1) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

2.2.2    Macam-Macam HAM

Menurut Deklarasi Universal Ham ( DUHAM ) terdapat 5 jenis hak asasi yang dimiliki setiap individu.

- Hak personal ( Hak jaminan kebutuhan pribadi )
- Hak legal ( hak jaminan perlindungan hukum)
- Hak sipil dan politik
- Hak subsistensi ( hak jaminan adanya sumber daya unuk menunjang kehidupan )
- Hak ekonomi , sosial dan budaya.

Menurut pasal 3-21 DUHAM : hak personal , hak legal ; hak sipil dan politik meliputi:
1. Hak untuk hidup , kebebasan dan keamanan pribadi
2. Hak bebas dari perbudakan dan penghambatan
3. Hak bebas dari penyiksaan atau perlakuan maupun hukum yang kejam, tak   berprimanusiaan /merendahkan derajat kemanusia
4. Hak untuk memperoleh pengakuan hukum dimana saja secara pribadi.
5. Hak untuk pengampuan hukum secara efektif
6. Hak bebas dari pengakapan , pertahananatau pembuangan yang sewenang- wenang
7. Hak untuk peradilan yang indipenden dan tidak memihak
8. Hak untuk praduga tak bersalah sampai terbukti bersalah
9. Hak bebas dari campur tangan yang sewenang – wenang
10. Hak bebas dari serangan terhadap kehadap kehormatan dan nama baik
11. Hak atas perlindungan hukum
12. Hak bergerak
13. Hak memperoleh suara

14. Hak atas satu kebangsaan
15. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga
16. Hak untuk mempunyai hak milih
17. Hak bebas berfikir
18. Hak menyatakan pendapat
19. Hak berhimpun dan berserikat
20. Hak menikmati pelayanan masyarakat

Adapun hak susistansi, hak ekonomi, sosial dan budaya meliputi:
1. Hak atas jaminan sosial
2. Hak untuk bekerja
3. Hak atas hasil kerja
4. Hak bergabung dan berserikat
5. Hak atas istirahat
6. Hak hidup dan kesehatan yang layak

7. Hak pendidikan

8. Hak berpartisipasi dalam kehidupan yang berkebudayaan

2.2.3    Penegakan dan Perlindungan HAM di Indonesia

Intisari perlindungan dan penegakan HAM

HAM adalah serangkaian hak dan kebebasan fundamental, yang bersumber pada kodrat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM dibedakan atas 3 kelas, yaitu :

a.       Hak sipil dan politik ( HAM generasi pertama )

b.      Hak ekonomi, sosial dan budaya ( HAM generasi kedua )

c.       Hak pembangunan ( HAM generasi ketiga )

Di Indonesia hukum HAM diatur dalam konstitusi ( UUD 1945 ) dan perundang-undangan HAM. Hukum HAM di Indonesia memasukkan hukum Internasional HAM menjadi bagian di hukum Nasional. Hukum HAM yang relatif baik dan lengkap memang sangat penting, tetapi itu belum cukup. Untuk menjamin pelaksanaan HAM dibutuhkan pula sarana lain, yaitu kelembagaan HAM yang memadai. Kelembagaan HAM di Indonesia ada yang memadai dan ada yang didirikan pemerintah / negara, ada pula yang didirikan oleh masyarakat.

Dalam perjalanan sejarah Indonesia, telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM anak. Menurut hukum HAM di Indonesia, upaya penegakan HAM merupakan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Namun, upaya penegakan HAM yang efektif tak bisa semata-mata diserahkan kepada negara / pemerintah melainkan juga masyarakat.

Ada 6 macam respon masyarakat terhadap suatu pelanggaran HAM, baik itu pelanggaran HAM yang menimpa dirinya maupun pihak lain. Keenam respon itu adalah :

-          tidak tahu

-          tidak mau tahu

-          pasrah

-          sekedar prihatin

-          setengah hati

-          berkomitmen

Perlindungan HAM itu sangat penting. Adanya perlindungan HAM memungkinkan setiap warga masyarakat bisa merealisasikan HAM secara wajar menghargai upaya perlindungan HAM berarti memiliki kesadaran bahwa perlindungan HAM itu berguna. Serta ikut serta memperbaiki perlindungan HAM agar menjadi makin baik.

Penegakan HAM sangat penting, artinya bagi keberadaan HAM penegakan HAM dilakukan dengan dua cara, yaitu penegakan oleh negara dan oleh masyarakat.

Upaya Penegakan HAM

Sikap positif terhadap upaya pemerintah dan lembaga perlindungan HAM dalam penegakan HAM di Indonesia dapat berupa perilaku aktif warga negara secara individual / kelompok dalam ikut menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, baik yang bersifat lokal, nasional, maupun internasional sesuai dengan kemampuan dan prosedur yang ditentukan.

UUD 1945 mengamatkan dalam Pasal 28 bahwa : “wajib menghormati hak asasi orang lain”. Hal ini mengandung pengertian bahwa sudah sewajibnya seseorang menghormati hak-hak orang lain dan kemudian wajib memperjuangkan hak asasi diri sendiri maupun sesama.

Sikap yang baik dalam upaya penegakan HAM :

a.       Sikap tegas menolak setiap pelanggaran HAM. Secara hukum, pelanggaran HAM jelas bertentangan dengan berbagai peraturan HAM di Indonesia dan Internasional dari sisi politik HAM jelas akan mengancam hak kemerdekaan bagi seseorang dan suatu bangsa.

b.      Mendukung upaya penegakan HAM, adalah mendukung upaya penegakan HAM oleh pemerintah maupun lembaga perlindungan HAM untuk menindak tegas para pelaku pelanggaran HAM. Misalnya dengan mendukung peradilan HAM ditujukan bagi para pelanggar HAM. Cara lain dalam mendukung upaya penegakan HAM, adalah memberikan bantuan kemanusiaan. Bantuan itu dapat berwujud makanan, pakaian, obat-obatan dan tenaga medis. Misalnya, ketika terjadi bencana di Aceh. Kita dapat memberikan bantuan kemanusiaan semampunya melalui posko, dll.

Sikap mendukung upaya perlindungandan penegakan HAM yang dilakukan dalam bentuk lisan / tulisan. Tulisan yang dibuat untuk penegakan HAM dapat dipublikasikan lewat majalah, koran, surat, televisi atau dikirim langsung ke KOMNAS HAM / LSM HAM. Upaya perlindungan dan penegakan HAM sebenarnya dapat dimulai dalam lingkungan keluarga.

Jika semua orang sudah dapat menyadari, mendukung dan melaksanakan perlindungan dan penegakan HAM, orang dapat menikmati hak-haknya dengan leluasa dalam kerangka hidup berbangsa dan bernegara

Dalam upaya penegakan hak asasi manusia di Indonesia, dibutuhkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penegakan HAM tersebut dikategorikan menjadi dua bagian yakni :

-          Sarana yang berbentuk institusi atau kelembagaan seperti lahirnya Lembaga advokasi tentang HAM yang dibentuk oleh LSM, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional HAM perempuan dan institusi lainnya

-          Sarana yang berbentuk peraturan atau Undang-Undang, seperti adanya beberapa pasal dalam konstitusi UUD 1945 yang memuat tentang HAM.

Dan berikut ini langkah-langkah dalam upaya penegakan HAM di Indonesia adalah:
1. Mengadakan langkah kongrit dan sistematik dalam pengaturan hukum positif
2. Membuat peraturan perundang-undang tentang ham
3. Peningkatan penghayatan dan pembudayaan ham pada segenap element masyarakat
4. Mengatur mekanisme perlindungan ham secara terpadu
5. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggan ham
6. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani ham
7. Membentuk pusat kajian ham
8. Meningkatkan peran aktif media massa

2.3. Politik dan Strategi Nasional

2.3.1    Pengertian Politik, Stategi dan Polstranas

1.     Pengertian Politik

Kata “politik” secara etimologis berasal dari bahasa Yunani Politeia, yang akar katanya adalah polis, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara dan teia, berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prisip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. Politics dan policy memiliki hubungan yang erat dan timbal balik. Politics memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, arah, dan medannnya, sedangkan policy memberikan pertimbangan cara pelaksanaan asas, jalan, dan arah tersebut sebaik-baiknya.

Dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asaa(prinsip), keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan policy, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai kebijaksanaan, adalah penggunaan pertimbangan yang dinggap dapat lebih menjamin terlaksananya suatu usaha, cita-cita atau tujuan yang dikehendaki. Pengambil kebijaksanaan biasanya dilakukan oleh seorang pemimpin.

Politik secara umum menyangkut proses penentuan tujuan negara dan cara melaksanakannnya. Pelaksana tujuan itu melakukan kebijakan-kebijakan umum ( public policies ) yang menyangkut peraturan, pembagian, atau alokasi sumber-sumber yang ada.

Perlu didingat bahwa penentuan kebijakan umum, pengaturan, pembagian, maupun alokasi sumber-sumber yang ada memerlukan kekuasaan dan wewenang ( authority ). Kekuasaan dan wewenang ini memainkan peran yang sangat penting dalam pembinaan kerjasama dan menyelesaikan konflik yang mungkin muncul dalam proses pencapaian tujuan.

Dengan demikian, politik membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan ( policy ), dan distribusi atau alokasi sumber daya.

a.       Negara

Negara merupakan suatu organisasi dalam satu wilayah yang memiliki kekuasaan tertingggi yang ditaati oleh rakyatnya.

b.      Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginannya. Dalam politik yang diperhatikan adalah bagaimana kekuasaan itu diperoleh, bagaimana mempertahankannya, dan bagaimana melaksanakannya.

c.       Pengambilan Keputusan

Pengambilan keputusan adalah aspek utama politik. Dalam pengambilan keputusan perlu diperhatikan siapa pengambil keputusan itu dan untuk siapa keputusan itu dibuat. Jadi, politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum.

d.      Kebijakan Umum

Kebijakan ( policy ) merupakan suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang atau kelompok politik dalam memilih tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dasar pemikirannya adalah bahwa masyarakat memiliki beberapa tujuan bersama yang ingin dicapai secara bersama pula, sehingga perlu ada rencana yang mengikatyang dirumuskan dalam kebikakan-kebijakan oleh pihak yang berwenang.

e.       Distribusi

Yang dimaksud dengan distribusi ialah pembagian dan pengalokasian nilai-nilai ( values ) dalam masyarakat. Nilai adalah sesuatu yang didinginkan dan penting. ia harus dibagi secara adil. politik membicarakan bagaimana pembagian dan pengalokasian nilai-nilai secara mengikat.

2.     Pengertian Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yaitu strategia yang diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Karl von Clausewitz ( 1780-1831) berpendapat bahwa stategi adalah pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan perang itu sendiri merupakan kelanjutan dari politik.

Dalam pengertian umum, strategi adalah cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan. Dengan demikian, strategi tidak hanya menjadi monopoli para jenderal atau bidang militer, tetapi telah meluas ke segala bidang kehidupan. strategi pada dasarnya merupakan seni dan ilmu menggunakan dan mengembangkan kekuatan ( ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam ) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3.     Politik dan Strategi Nasional

Politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional. Dengan demikian definisi politik nasional adalah asas, haluan, usaha serta kebijaksanaan negara tentang pembinaan ( perencanaan, pengembangan, pemeliharaan dan pengendalian )
serta penggunaan kekuatan nasional untuk mencapai tujuan nasional. Jadi, strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional.

2.3.2 Dasar Pemikiran Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

            Penyusunan politik dan strategi nasional harus memahami pokok pikiran yang terkandung didalam sistem manajemen social yang berlandaskan ideology Pancasila, UUD1945, wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Landasan pemikiran dalam system manajemen nasional ini sangat penting sebagai kerangka acuan dalam penyusunan politik dan strategi nasional karena didalamnya terkandung dasar Negara, cita-cita nasional dan konsep strategis bangsa Indonesia.

2.3.3 Penyusunan Politik dan Strategi Nasional

Politik dan strategi nasional yang telah berlangsung selama ini disusun berdasarkan sistem kenegaraan menurut UUD 1945. Jajaran pemerintahan dan lembaga-lembaga yang tersebut dalam UUD 1945 merupakan “suprastruktur politik” yang meliputi :

-          MPR ( Majelis Permusyawaratan Rakyat ),

-          DPR ( Dewan Perwakilan Rakyat ),

-          Presiden,

-          DPA ( Dewan Pertimbangan Agung ),

-          BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan ), dan

-          MA ( Mahkamah Agung ).

Sedangkan badan-badan yang ada dalam masyarakat disebut “infrastruktur politik” seperti :

-          Partai Politik,

-          Organisasi Kemasyarakatan,

-          Media Massa,

-          Kelompok Kepentingan, dan

-          Kelompok Penekan.

Mekanisme penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik diatur oleh presiden / mandataris MPR yang dibantu oleh berbagai lembaga tinggi negara lainnya serta dewan-dewanyang merupakan badan koordinat.

Sedangkan penyusunan politik dan strategi nasional ditingkat suprastruktur politik dilakukan setelah presiden menerima GBHN. Selanjutnya, presiden menyusun program kabinet dan memilih menteri-menteri yang akan melaksanakan program tersebut. Strategi nasional dilaksanakan oleh para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non departemen berdasarkan petunjuk presiden.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastruktur politik merupakan sasaran yang akan dicapaioleh rakyat Indonesia sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.

Proses politik dan strategi nasional pada infrastrukturpolitik merupakan sasaran yang akan dicapai oleh rakyat Indonesia. Sesuai dengan kebijakan politik nasional, penyelenggara negara harus mengambil langkah-langkah pembinaan terhadap semua lapisan masyarakat dengan mencantumkan sasaran sektoralnya.

Melalui pranata-pranata politik, masyarakat ikut berpartisipasi dalam kehidupan politik nasional. Dalam era reformasi saat-saat ini masyarakat memiliki peran yang sangat besar dalam mengontrol jalannya politik dan strategi nasional yang ditetapkan oleh MPR maupun yang dilaksanakan oleh presiden. Pandangan masyarakat terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, maupun bidang Hankam akan selalu berkembang karena

-          Semakin tingginya kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

-          Semakin terbuka akal dan pikiran untuk memperjuangkan haknya

-          Semakin meningkat kemampuan untuk menentukan pilihan dalam pemenuhan kebutuhan hidup

-          Semakin meningkat kemampuan untuk mengatasi persoalan seiring dengan semakin tingginya tingkat pendidikan yang di tunjang oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi

-          Semakin kritis dan terbukanya masyarakat terhadap ide baru

BAB III

PENUTUP

3.1     Kesimpulan

            Kewarganegaraan merupakan komunitas politik ( negara ) dan dengannya membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Istilah kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara.

            Kewarganegaraan meliputi Hak Asasi Manusia menghendakinya supaya manusia yang diciptakan itu mencapai kesempurnaan. Politik, strategi dan poltranas merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki disebut politik, sedangkan strategi merupakan cara untuk mendapatkan kemenangan atau pencapaian tujuan, politik nasional diartikan sebagai kebijakan umum dan pengambilan kebijakan untuk mencapai suatu cita-cita dan tujuan nasional.

3.2     Saran

            Dalam berwarganegara yang baik dan bertanggung jawab atas hak maupun kewajibannya harus mempunyai partisipasi dalam berpolitik, bermasyarakat serta membangun paradigma yang bertujuan untuk menyempurnakan sebagai kewajiban maupun hak berwarganegara.

DAFTAR PUSTAKA

Saputra, Lukman S, Pendidikan Kewarganegaraan I, 2009

Sarjana, Dkk, Kewarganegaraan, Surakarta, Mefi Caraka, 2004.

Syahrial, Syarbaini, Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006.

Maskan, Akan, dkk, Pendidikan Kewarganegaraan, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Sumber dari internet :

Http : // radensomad.com/pengertian kewarganegaraan.html.

www.google.com